BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya perlindungan anak di era digital melalui penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama UNICEF menyatakan komitmen bersama untuk memastikan keamanan anak-anak di ruang siber.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan ruang digital harus menjadi lingkungan yang aman bagi anak-anak. Ia menyebut PP TUNAS sebagai langkah strategis negara untuk menjamin hak dan keamanan anak dalam menjelajahi internet.
"PP TUNAS bukan sekadar regulasi, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam mendampingi anak-anak saat beraktivitas di dunia digital," ujar Meutya, dalam pertemuan dengan Perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman, di kantor Kemkomdigi, Jakarta, demikian dikutip laman Komdigi, Senin (28/4/2025).
PP TUNAS mencakup sejumlah aspek penting seperti verifikasi usia pengguna, perlindungan data pribadi anak, serta edukasi digital bagi orang tua dan anak. Meutya menambahkan bahwa implementasi kebijakan ini memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta penyelenggara platform digital.
"Tantangan implementasi memang nyata, tetapi kolaborasi antarpemangku kepentingan akan memastikan keberhasilan. Ini adalah tentang masa depan anak-anak Indonesia," kata Meutya.
Selain memperkuat pelindungan di dunia digital, Kemkomdigi juga sedang menyiapkan program 'Kota Ramah Anak' yang bertujuan menyediakan ruang fisik yang aman, kreatif, dan inovatif bagi anak-anak di berbagai daerah.
"Anak-anak berhak atas lingkungan yang aman, baik secara daring maupun luring. Ini bagian dari upaya membangun generasi masa depan yang tangguh dan produktif," tambah Meutya.
Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan UNICEF Indonesia, Maniza Zaman, mengapresiasi kebijakan Indonesia yang dinilai visioner. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi panutan dalam pelindungan anak di era digital, baik di tingkat ASEAN maupun global.
"Langkah Indonesia sangat strategis dan patut dicontoh oleh negara-negara lain. UNICEF siap terus mendukung, termasuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah agar pelindungan anak menjadi gerakan nasional," ujar Maniza.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah dan lembaga internasional untuk membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan memberdayakan anak-anak di seluruh Indonesia.
Editor: Gokli
