BATAMTODAY.COM, Batam - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam meminta seluruh Anggota Kadin Batam, baik dari pengusaha dan anggota luar biasa, untuk tetap tenang dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat pro kontra pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam dan masalah dualisme kewenangan yang menjadi polemik saat ini.
Kadin Batam juga meminta seluruh pengusaha dan investor jangan terlalu terlibat dengan adanya pro dan kontra dari keterangan pers yang dikeluarkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution beberapa waktu lalu.
"Yang pasti, pemerintah pasti sudah memiliki kepastian hukum, agar tidak menyulitkan para investor yang sudah ada, baik yang akan masuk. Dan BP Batam tidak dinyatakan bubar oleh Presiden," ujar Ketua Dewan Pakar Kadin Batam, Ampuan Situmeang saat memberikan keterangan pers, di Kenz Bakery, Batam Center, Minggu (16/12/2018) petang.
Menurut Ampuan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal BP Batam tidak akan merugikan pihak pengusaha, investor yang ada di Batam maupun calon investor.
Ia juga mengimbau calon investor yang akan menanamkan investasinya di Batam untuk tidak ragu, apabila nantinya kebijakan tersebut sudah mulai direalisasikan. Kadin Batam, lanjutnya, akan menjadi fasilitator apabila para pengusaha atau investor merasa dirugikan. Karena Kadin, sesuai undang-undang mempunyai tugas dan fungsi sebagai fasilitator pengusaha.
"Kami (Kadin) tentunya memiliki kepedulian terhadap polemik yang sempat bergulir. Kami hanya bisa berperan sebagai fasilitator, agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak menyelewengkan amanat dari Presiden, dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Ini harus dijaga dan tidak boleh diplesetkan," katanya.
Ampuan juga menegaskan, mengenai sikap Kadin Batam yang tetap harus menjadi pihak yang netral dan tidak dalam posisi berpihak. Ia menilai kebijakan Presiden dalam melebur BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak akan berpengaruh terhadap kebijakan perubahan Free Trade Zone (FTZ), menjadi Kawasan Ekononi Khusus (KEK), yang sebelumnya juga sudah direncanakan oleh pemerintah pusat.
"Perlu digarisbawahi, bahwa terkait ex-officio tidak ada hubungannya dengan transformasi FTZ ke KEK. Bukan itu persoalannya, substansinya beda. Mengenai itu masih terpending, kemungkinan ini dulu diselesaikan untuk menghilangkan dualisme. Supaya nanti arah kebijakan bisa menyatu, tetapi arah formulasinya masih didiskusikan sesuai dengan poin nomor empat dalam keterangan pers kemarin," ungkapnya.
Namun, ia juga kembali mempertanyakan mengenai masalah rangkap jabatan atau penunjukkan ex-officio Kepala BP Batam yang akan diemban oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Menurutnya, hal ini tentu harus dirumuskan secara matang apakah hanya akan bersifat sementara atau akan bersifat menetap.
"Pemerintah pusat harus menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut. Itu harus dituangkan bisa dalam berbentuk Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), maupun Peraturan Pemerintah (PP). Namun Presiden juga harus taat asas yang berlaku sesuai undang undang," paparnya.
Ampuan juga menanggapi adanya polemik yang sempat terjadi beberapa waktu lalu, dikarenakan adanya isu mengenai pembubaran BP Batam yang sempat beredar melalui media massa. Hal ini tentu saja membuat para anggota Kadin dan pengusaha lainnya menjadi seperti ketakutan mengenai progres proyek yang sudah berjalan. Begitu juga dengan status Uang Wajib Tahunan (UWT), dan Izin Peralihan Hak (IPH) yang sudah berjalan selama ini.
"Yang pasti saat ini, (dualisme) Batam yang sudah diabaikan selama 19 tahun mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Dan ini harus diselesaikan oleh Presiden. Namun, kita juga masih menunggu adanya Surat Keputusan (SK) dari Presiden Joko Widodo. Sampai kapan? Itu yang belum kita tahu," ungkapnya.
"Apalagi sekarang sudah mendekati Pemilihan Presiden, dan hal-hal seperti ini saya duga juga bisa menyebabkan polemik, dan mungkin bisa menganggu stabilitas kampanye nantinya," tandas Ampuan.
Editor: Surya
